Rabu, 13 April 2016

Kebijakan Web - Stely Novenus

Pada tulisan kali ini saya akan membahas tentang Kebijakan Web. Dalam artikel ini, memuat beberapa pengertian yang ambil dari artikel sumber... thumbnail 1 summary
Pada tulisan kali ini saya akan membahas tentang Kebijakan Web. Dalam artikel ini, memuat beberapa pengertian yang ambil dari artikel sumber lain. Untuk saran dan pesan dapat mengomentari artikel ini. Terima kasih

Pengertian Kebijakan :

  • Menurut KBBI: Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tetang perintah, organisasi, dan sebagainya).
  • Menurut Anderson (1975): Kebijakan dapat diartikan suatu tindakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: 1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.
Pengetian Web :

  • Menurut Boone (Thomson), Web adalah koleksi sumber informasi kaya grafis yang saling berhubungan satu sama lain dalam internet yang lebih besar.
  • Menurut Yuhefizar, Web adalah suatu metode untuk menampilan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan (link) satu dokumen dengan dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah browser.
  • Menurut saya Web suatu ekspresi yang dituangkan dalam bentuk informasi di jaringan luas (internet) berupa dokumen, gambar, teks.
Jadi dari beberapa Pengertian diatas dapat kita simpulkan Pengertian Kebijakan Web :

Menurut  sumber lain:
1. Kebijakan Web adalah sebuah tindakan atau program yang mempunyai tujuan tertentu, harus diikuti oleh para pengguna web untuk mencapai suatu tujuan yang sudah di tanamkan pada web tersebut. Kebijakan web biasanya digunakan untuk mengatur pengguna web untuk mengakses dan menggunakan situs tersebut. Kebijakan web tidak bersifat memaksa, tetapi otomatis untuk para pengguna mengikuti kebijakan web itu jika tetap ingin mengakses web bersangkutan. Secara sederhana kebijakan Web adalah sebuah konsep peraturan yang digunakan untuk mengatur tindakan seseorang yang memasuki web tersebut.

Menurut saya Kebijakan Web adalah tindakan yang sudah dirangkum menjadi sebuah konsep yang berhubungan dengan informasi dan memiliki tujuan tertentu untuk mengatur pengguna web secara procedural. Kebijakan web ini harus didukung oleh para pengguna web sehingga tujuan tersebut dapar tercapai. 

Referensi :
Pengertian Web menurut parah ahli, 12 Maret 2016; tersedia http://raghibnuruddin217.blogspot.co.id/
Pengertian Kebijakan menurut para ahli, 12 Maret 2016; tersedia di http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html
Madcoms.2008.Teknik Mudah Membangun Website dengan HTML, PHP dan MySQL.Yogyakarta:ANDI.





S

Aspek Hukum ITE dan Web Security

Sekilas Web Security Web Security  adalah tata cara mengamankan aplikasi web yg dikelola, biasanya yg bertanggung jawab melakukannya adalah... thumbnail 1 summary
Sekilas Web Security

Web Security adalah tata cara mengamankan aplikasi web yg dikelola, biasanya yg bertanggung jawab melakukannya adalah pengelola aplikasi web tsb.

Sejak tahun 1990-an, internet berkembang pesat ke seluruh dunia karena semakin mudahnya akses informasi ke jejaring internet, dengan menggunakan teknologi WWW (World Wide Web) dan juga dukungan visi PC (Personal Computer)-nya Microsoft, serta perkembangan open source OS Linux yang sangat pesat. Saat ini, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari sebagai salah satu wahana komunikasi dalam bisnis maupun untuk privat. Tetapi di balik itu masih banyak lubang kelemahan sistem.
   Di masyarakat umum, istilah hacker ini banyak tersalahgunakan atau rancu dengan istilah Cracker. Khususnya ketika pembahasan mengarah kepada kejahatan. Dimana istilah untuk penjahat yang mereka maksud sebenarnya adalah Cracker. Hacker dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam kejahatan komputer tersebut. Padahal kalau kita melihat apa sebenarnya istilah dan apa saja yang dilakukan oleh hacker maka anggapan tersebut tidak selalu benar. Ada beberapa tipe para penggila teknologi computer seperti berikut ini :

a. – Hacker
Sekumpulan orang/team yang tugasnya membangun serta menjaga sebuah sistem sehingga dapat berguna bagi kehidupan dunia teknologi informasi, serta penggunanya. hacker disini lingkupnya luas bisa bekerja pada field offline maupun online, seperti Software builder(pembuat/perancang aplikasi), database administrator, dan administrator. Namun dalam tingkatan yang diatas rata-rata dan tidak mengklaim dirinya sendiri, namun diklaim oleh kelompoknya, maka dari itu hacker terkenal akan kerendahan hati dan kemurahan memberikan segenap ilmunya.

b. – Cracker
Seorang/sekumpulan orang yang memiliki kemampuan lebih dalam merusak sebuah sistem sehingga fungsinya tidak berjalan seperti normalnya, atau malah kebalikannya, sesuai keinginan mereka, dan mereka memang diakui memiliki kemampuan yang indigo dan benar-benar berotak cemerlang. Biasanya cracker ini belum dikategorikan kejahatan didunia maya, karena mereka lebih sering merubah aplikasi, seperti membuat keygen, crack, patch(untuk menjadi full version).

c. – Defacer
Seorang/Sekumpulan orang yang mencoba untuk mengubah halaman dari suatu website atau profile pada social network(friendster, facebook, myspace), namun yang tingkatan lebih, dapat mencuri semua informasi dari profil seseorang, cara mendeface tergolong mudah karena banyaknya tutorial diinternet, yang anda butuhkan hanya mencoba dan mencoba, dan sedikit pengalaman tentang teknologi informasi.

d. – Carder
Seorang/sekumpulan lamers yang mencoba segala cara untuk mendapatkan nomor kartu kredit seseorang dan cvv2nya dengan cara menipu, menggenerate sekumpulan kartu kredit untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun pada tingkatan tertentu carder dapat mencuri semua informasi valid dari sebuah online shopping. Ini adalah Malingnya dunia Maya.

e. – Frauder
Seorang/sekumpulan orang yang mencoba melakukan penipuan didunia pelelangan online, belum ada deskripsi jelas tentang orang ini, mereka sering juga dikategorikan sebagai carder.

f. – Spammer
Seorang/sekumpulan orang yang mencoba mengirimkan informasi palsu melalui media online seperti internet, biasanya berupa email, orang-orang ini mencoba segala cara agar orang yang dikirimi informasi percaya terhadap mereka sehingga next step untuk mendapatkan kemauan si spammer ini berjalan dengan baik. Meraka tidak lain dikategorikan sebagai penipu.

Motiv dari kejahatan diinternet antara lain adalah:
<> Coba-coba dan rasa ingin tahu
<> Faktor ekonomi
<> Ajang unjuk diri
<> Sakit hati

Hacker adalah sebutan untuk mereka yang menggunakan keahliannya dalam hal komputer untuk melihat, menemukan dan memperbaiki kelemahan sistem keamanan dalam sebuah sistem komputer ataupun dalam sebuah software. Hasil pekerjaan mereka biasanya dipublikasikan secara luas dengan harapan sistem atau software yang didapati memiliki kelemahan dalam hal keamanan dapat disempurnakan di masa yang akan datang. Sedangkan cracker memanfaatkan kelemahan-kelamahan pada sebuah sistem atau software untuk melakukan tindak kejahatan.

Ada beberapa artikel yang terdapat pada sumber tulisan yaitu pada BUKU SAKU “UU ITE” dari Kementerian Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia tidak saya dapat tuliskan semua dalam artikel ini karena tidak sesuai dengan Tema Artikel yang akan saya tulis pada kesempatan kali ini. Singkat Penulisan
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
I.                    Umum
Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu lazim hukum baru, yang  dikenal denga hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang berkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum infomatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalu jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global(internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah kerika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait degnan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan pembuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disertakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas.

Berkaitan dengan hal ini, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.


Kita tahu bahwa pada sebuah situs web, dapat dikatakan sebuah informasi. Dalam sebuah informasi terdapat data-data maupun dokumen yang dapat di sebar luaskan maupun dokumen itu bersifat rahasia. Dari Undang-Undang dibawah ini kita dapat mengetahui bagaimana isi sebuah website yang baik dan benar. Sehingga Pada bab ini dijelaskan bahwa :

Undang-Undang ITE BAB VII
Tentang Perbuatan yang dilarang
PASAL 27

(1)    Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2)    Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3)    Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(4)    Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Jika pada suatu website melakukan salah satu dari perbuatan yang dilarang maka akan melalu jalur pidana yang akan dijelaskan dibawah ini.
Pada BAB XI didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi Transasi Elektronik) membahas tentang Ketentuan Pidana
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
PASAL 45
(1)    Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana  dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, setiap orang berhak atas kebebasan
berekspresi. Hingga saat ini, kami masih belum melihat adanya upaya untuk menegaskan posisi blogger dalam hukum internasional. Akan tetapi, ada dua alasan mengapa hal ini tidak seharusnya menjadi masalah.

– Pertama, selama aktivitas blogger tersebut masuk ke dalam definisi fungsional ‘jurnalisme’ sebagaimana dinyatakan di bawah, mereka harus mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diberikan kepada jurnalis di bawah hukum internasional di suatu wilayah tertentu.
– Kedua, kurangnya standar internasional spesifik ini merupakan peluang bagi masyarakat internasional untuk mengembangkan standar perlindungan tertinggi bagi blogger.

Kebebasan berekspresi di bawah hukum internasional Hak atas kebebasan berekspresi dijamin di bawah Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights/UDHR)6
dan dijabarkan lebih lanjut serta diberikan kekuatan hukum di bawah Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR).7
Pada bulan September 2011, Komite Hak Asasi Manusia PBB (HR Committee), yaitu badan perjanjian yang memonitor implementasi ICCPR, melakukan penafsiran mengenai standar minimum yang dijamin dalam Pasal 19 dalam General Comment No.34.8
Hal yang lebih penting adalah Komite Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Pasal 19 ini melindungi seluruh bentuk ekspresi dan cara penyebarannya, termasuk seluruh cara ekspresi berbasis elektronik dan internet.9
Dengan kata lain, perlindungan kebebasan berekspresi berlaku secara online sebagaimana secara offline.Pada saat yang sama, Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights Committee) menyatakan bahwa negara penandatangan ICCPR diharuskan untuk mempertimbangkan sejauh mana perkembangan dalam teknologi informasi, seperti internet dan sistem penyebaran informasi elektronik berbasis telepon genggam, telah mengubah praktik komunikasi secara dramatis di seluruh dunia.10
Secara khusus, kerangka hukum yang meregulasi media massa harus mempertimbangkan perbedaan antara media cetak dan penyiaran serta internet, serta mencatat cara-cara di mana media-media ini berkonvergensi.11
Selain itu, pada Deklarasi Bersama tentang Kebebasan Berekspresi dan Internet tahun 2011 (Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet), keempat mandat khusus untuk perlindungan kebebasan berekspresi menekankan bahwa pendekatan regulatoris dalam sektor telekomunikasi dan penyiaran tidak dapat ditransfer kepada internet.12

Secara khusus, mereka merekomendasikan pengembangan suatu pendekatan per kasus (tailored approach) untuk merespon konten online ilegal, sambil menyatakan bahwa pebatasan khusus untuk materi yang disebarkan di internet tidak diperlukan.13
Mereka juga mempromosikan “swa-regulasi sebagai alat efektif untuk penanganan ucapan berbahaya (harmful speech)”14

Batasan hak atas kebebasan berekspresi
Sementara hak atas kebebasan berekspresi adalah hak fundamental, hak tersebut tidak dijamin dalam artian absolut. Di bawah Pasal 19(3) ICCPR, setiap pembatasan hak atas kebebasan berekspresi harus memenuhi ‘tes tiga tahap’ (three-part test) yang terdiri dari kriteria berikut:
– Pembatasan harus diatur dalam undang-undang. Harus terdapat undang-undang yang diformulasikan dengan presisi yang cukup untuk memungkinkan individu untuk meregulasi perilakunya sesuai dengan undang-undang tersebut.
– Pembatasan harus memiliki tujuan yang sah, sebagaimana berulangkali dinyatakan dalam Pasal 19(3) (a) dan (b) ICCPR.
– Pembatasan harus diperlukan dan proporsional dalam masyarakat demokratis. Pembatasan harus didasarkan pada kebutuhan sosial yang mendesak, dan jika terdapat cara lain yang lebih lunak untuk mencapai tujuan yang sama, maka cara yang lebih lunak tersebut yang harus diterapkan.
Prinsip yang sama berlaku untuk bentuk komunikasi atau ekspresi elektronik yang disebarkan melalui internet, seperti blogging. Secara khusus, Komite Hak Asasi Manusia telah menyatakan dalam General Comment No.34 bahwa:
Setiap pembatasan operasi suatu situs, blog atau sistem penyebaran informasi berbasis internet lainnya, ataupun elektronik, atau lainnya, termasuk sistem untuk mendukung komunikasi semacam itu, seperti penyedia layanan internet (ISP) atau mesin pencari, hanya diizinkan sejauh sesuai dengan [Pasal 19] ayat 3. Pembatasan yang diizinkan secara umum harus spesifik konten; pelarangan secara umum atas operasi suatu situs dan sistem tidak sesuai dengan [Pasal 19] ayat 3.15
Prinsip-prinsip ini telah disetujui oleh Pelapor Khusus PBB (UN Special Raporteur) untuk promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam laporan yang dibuatnya tahun 2011.16
Keterangan End Note:
6 Resolusi Majelis Umum PBB 217A (III), diadopsi pada 10 Desember 1948. Sementara UDHR tidak secara langsung mengikat Negara-negara, sebagian darinya, termasuk Pasal 19, dipandang secara luas telah memiliki kekuatan hukum sebagai hukum kebiasaan internasional semenjak UDHR diadopsi pada 1948.
7 Pasal 19 ICCPR menyatakan: “1) Setiap orang berhak memiliki pendapat tanpa intervensi. 2) Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide dalam segala bentuknya, terlepas dari bata Negara, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni atau melalui media lain yang dipilihnya. 3) Penggunaan hak yang dijelaskan pada paragraph 2 pasal ini juga mengandung tugas dan tanggung jawab khusus. Karenanya hak tersebut harus tunduk pada sejumlah batasan.”
8 Lihat,CCPR/C/GC/34;tersedia di http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.
9 Komite HAM PBB, General Comment No.34, para 12.
10 Ibid., para 17.
11 Ibid., para 39.
12 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, Juni 2011; tersedia di http://bit.ly/yRGebi.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 General Comment, op.cit., para 43.
16 Laporan Pelapor Khusus tentang trend  an tantangan kunci terhadap hak semua orang untuk mencari, meneirma dan berbagi informasi dan ide dalam segala jenisnya melalui internet, A/HRC/17/27, 16 Mei 2011; tersedia di http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/a.hrc.17.27_en.pdf

Referensi :

Sebuah Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, “Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Ditjen Aplikasi Informatika (KOMINFO), 2008.
Kaelola, Akbar. 2010. Black Hacker vs White Hacker. Yogyakarta: Mediakom
www.kominfo.go.id
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3733/Right-to-Blog-BAHASA.pdf
Apa itu web security, 12 Maret 2016; tersedia di http://gumilanghanif.blogspot.co.id/2012/04/apa-itu-web-security.html 
http://www.klikedukasi.com/2011/08/hacker-adalah.html
http://www.kamusilmiah.com/it/mengenal-hacker-dan-seluk-beluknya/
https://c1p1.wordpress.com/2010/09/30/definisi-web-security-dan-web-auditor/

Senin, 11 April 2016

Kebijakan Privacy - Stely Novenus

Apa itu Privacy Policy?  Adalah dokumen atau halaman yang menjelaskan kepada visitor web atau blog, tentang bagaimana Anda mengelola inf... thumbnail 1 summary
Apa itu Privacy Policy? Adalah dokumen atau halaman yang menjelaskan kepada visitor web atau blog, tentang bagaimana Anda mengelola informasi yang Anda dapat dari mereka. Bahkan hal ini sangat disyaratkan oleh Paman Google untuk diletakkan dihalaman web atau blog Anda. Dengan kata lain Privacy Policy adalah kebijakan yang diberlakukan oleh sebuah blog atau web yang telah dibuat oleh pemilik atau pembuat situs itu sendiri. Hal ini dilakukan oleh para pemilik web atau blog sebagai syarat untuk menggeluti dunia internet. Bahkan ini adalah sebuah dasar yang harus dilakukan oleh pemilik web atau blog sebagai bukti bahwa blog atau web tersebut akan benar benar ditekuni dan akan menjadi lebih baik dalam perkembangnnya. 
 
Privacy Policy juga memberikan bukti tentang siapa pemilik blog atau web tersebut, jika suatu ketika ada seorang pengunjung blog atau web tersebut ingin menanyakan hal hal yang berkaitan dengan situs tersebut dapat dengan mudah menemukan siapa pemilik web atau blog tersebut, dan masih banyak lagi fungsinya. Dengan adanya privacy policy di dalam blog, maka secara tidak langsung situs tersebut akan terlihat lebih profesional. Bahkan Google Adsense serta juga situs periklanan lainnya membutuhkan adanya halaman ini untuk memperkuat peninjauan supaya jauh lebih meyakinkan .
Isi dari Privacy Policy itu sendiri adalah tentang penggunaan Log Files, DoubleClick Dart Cookie, Our Advertising Partners, Third Party PrivacyPolicies, Children's Information, Online Privacy policy Only, dan kebijakan privasi lainnya yang dibuat oleh pemilik situs tersebut yang berbeda namun dengan tujuan yang sama dari para pemilik web atau blog.
Disclaimer juga menjadi sangat penting, hal ini bisa menjadi pelindung Anda dan membatasi kewajiban Anda atas complain atau tuntutan yang muncul atas isi web atau blog Anda. Yang didalamnya mencakup syarat syarat bagi seorang visitor dalam mengakses dan menggunakan informasi yang telah Anda berikan melalui konten atau Artikel Anda, serta menjelaskan apa saja kewajiban Anda. Halaman Disclaimer ada juga yang menyebutnya dengan Terms of Use.
Perbedaan Disclaimer dan Privacy Policy
Lalu perbedaan antara Privacy Policy dan Disclaimer itu apa ? Berikut ini perbedaan antara keduanya berdasarkan fungsinya versi Zallegiance.
  1. Disclaimer berhubungan dengan hak cipta, kalau Anda mempunyai blog atau web kemudian ada yang melakukan tindakan kriminal (melakukan copas atau duplikat konten) Anda bisa melakukan claim atas perlakuan kriminal tersebut.
  2. Privacy Policy berhubungan dengan jaminan keamanan privasi user yang menggunakan software web atau blog milik Anda.
Demikian pengertian dan fungsi privacy policy yang bisa saya share. Semoga apa yang saya share bisa dimengerti. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam cara menyampaikan saya mohon maaf. Silahkan berikan saran Anda melalui kotak komentar yang telah saya sediakan. Atau Anda bisa mengirimkan saya email melalui halaman Contact yang telah saya sediakan. Nice Share dan Salam Blogger.
 
Tips Mudah Membuat Privacy Policy Online
 
Privacy Policy adalah sebuah dokumen hukum yang mengungkapkan beberapa informasi tentang pengelolaan situs atau blog. Privacy Policy ini mutlak dibuat oleh blogger yang ingin terjung kedalam dunia bisnis online, semisal Google Adsense.

Jika Anda jalan-jalan ke blog lain dan menemukan Privacy Policy mereka berbahasa Inggris, itu karena jasa pembuatan ini lebih banyak mengutamakan bahasa Inggris. Walau begitu Anda tetap bisa merubahnya kedalam bahasa Indonesia, jika punya waktu.

Privacy Policy sebenarnya bisa Anda buat sendiri, sesuai dengan kata-kata Anda sendiri, namun karena ketentuan baku dari berbagai pihak, sehingga banyak layanan yang menyediakan pembuatan Privacy Policy secara online dan gratis.

Nah pada postingan kali ini, kita akan membuat Privacy Policy untuk blogspot dengan mudah. Tapi sebelumnya, saya sarankan untuk membuat dulu form Contact Us, caranya bisa Anda baca Cara Membuat Layanan Contact Us di Blog.

Untuk membuat Privacy Policy ikuti langkah-langkahnya berikut ini.




  • Ada banyak situs penyedia pembuatan Privacy Policy, namun kali ini kita akan membuat dari situs Privacy Policy Online. Klik saja linknya dan masuk ke halaman tersebut. 
  • Pada halaman depan, terdapat sebuat form yang harus diisi. Isi semua yang dibutuhkan. Pada kolom Your Site Title isi  dengan nama blog Anda, lalu alamat blog Anda dibawahnya. Pada kolom contact link, masukkan halaman Contact Us yang telah Anda buat, lalu terakhir email Anda. Setelahnya dibagian Advertisers pilihlah layanan iklan yang Anda (akan) ikuti lalu, klik Generate Policy. Anda juga bisa langsung mengcopynya melalui tombol Generate HTML dibawahnya. 


  • Jika Anda mengklik Generate Policy akan muncul jendela baru pada browser Anda, itu adalah Privacy Policy Anda, bisa Anda copy langsung, namun lebih baik mengcopynya dalam bentuk HTML agar semua element tercover. Lihat dibagian bawah terdapat tombol Generate HTML for this page. Copy dan paste di blog Anda. 


  • Untuk memasangnya diblog, buatlah Laman baru. Caranya seperti biasa. Masuk ke blogspot, pilih Laman lalu Laman Baru. Pada kanvas, rubah mode Compose menjadi HTML lalu paste script tadi kedalamnya. Beri judul Privacy Policy dan publikasikan. 


Kini Anda sudah memiliki Privacy Policy.
 
Referensi :
 
Smith, Graham J.H.Internet Law and Regulation London: Sweet & Maxwell, 2002.
http://www.zallegiance.com/2014/11/pengertian-dan-fungsi-privacy-policy.html
http://joxerz.blogspot.co.id/2015/02/tips-mudah-membuat-privacy-policy-online.html
http://seqlegal.com/
http://serprank.com/
http://privacypolicyonline.com/
http://prioritydigital.com/
http://freeprivacypolicy.com/